JAKARTA, KOMPAS — Mantan anggota Komisi II DPR RI Ferry Mursyidan Baldan menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibaratkan kondisi keistimewaan Yogyakarta sebagai bentuk monarki. Ferry meminta SBY segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut.
"Selama ini Sultan sebagai kepala daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan tugas, peran, dan fungsi sebagaimana kepala daerah lainnya. Bahkan kewajibannya. Perangkat DIY sebagai provinsi pun tidak berbeda, ada sekretaris daerah, kepala dinas, pengawasan DPRD, adanya peraturan daerah sebagai produk legislatif, dan penyusunan APBD. Jadi, DIY sama sekali bukan sebuah 'monarki' DIY, tapi sebuah provinsi," katanya kepadaKompas.com, Selasa (30/11/2010).
Menurut Ferry, yang berbeda hanyalah penetapan kepala daerah. "Namun, bukankah pengaturan tentang kepala daerah pun sudah mendapat legitimasi oleh negara? Jika pernyataan SBY bermaksud mempersoalkan tata cara penetapan kepala daerah, maka pernyataan tersebut berdampak jauh dalam konteks NKRI karena pernyataan tentang monarki seolah menempatkan DIY bukan bagian dari NKRI," kata Ferry.
Pernyataan SBY tentang keistimewaan DIY, sambung Ferry, seolah mengabaikan pesan konstitusi tentang kekhususan dan keistimewaan. "Mengibaratkan keberadaan keistimewaan DIY sebagai monarki dalam NKRI tentu saja menghenyakkan kita semua dan mengganggu spirit ke-NKRI-an DIY adalah salah satu provinsi dalam negara Indonesia. Ada sejarah yang telah kita lalui," kata Ferry.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar