Track List:
01. Apa Yang Terjadi
02. Cinta
03. Empat Mata
04. Tak Seindah Malam Kemarin
05. Dimana Sumpahmu
06. Kumenunggu
07. Buktikan
08. Setia
09. Kangen
10. Suka Sama Kamu
11. Sayang Sayang
12. Dihatiku Ada Namamu
Kamis, 24 Juni 2010
D’Bagindas – C.I.N.T.A [Full Album]
Senin, 21 Juni 2010
RSBI Harus Diaudit, juga Dihapuskan
JAKARTA, Elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan meminta Kementrian Pendidikan Nasional RI menghapuskan proyek Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) karena dinilai semakin mendorong kastanisasi, antidemokrasi, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mereka juga menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit secara khusus penggunaan dana RSBI yang dikelola Kemendiknas maupun sekolah.
Demikian diungkapkan Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW kepada Kompas.com saat menggelar aksi damai Koalisi Dukung Guru Tolak Diskriminasi di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (21/6/2010). Secara konsep, kata Ade, program RSBI bertentangan dengan tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.
"Program RSBI tidak berkontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemendiknas mengabaikan kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan layanan pendidikan murah atau gratis dan berkualitas," ujar Ade.
Dia menambahkan, secara teknis program RSBI juga cenderung dipaksakan. Pelaksanaannya pun dinilainya "amatiran", mulai dari sosialisasi, penentuan sekolah pelaksana RSBI, hingga monitoring dan evaluasi.
Ade menambahkan, selain guru tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan sekolah menjadi RSBI, kualitas guru pun masih buruk, terutama dalam mengajar menggunakan bahasa Inggris.
"Kemendiknas juga mendorong sekolah berlabel RSBI untuk melakukan pungutan kepada orang tua atau calon orang tua murid," tegas Ade.
Sementara itu, menurut Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan, berdasarkan temuan studi awal proyek RSBI oleh Koalisi Pendidikan dan ICW yang diungkapkan Minggu (20/6/2010) kemarin, tidak ada aturan untuk mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Penggunaan dana RSBI, baik yang dikelola Kemendiknas maupun sekolah, cenderung tertutup dan berorientasi fisik sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.
"Kemendiknas harus menghapuskan proyek RSBI ini dan menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan memastikan tidak ada hambatan lagi bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan berkualitas," ujar Lodi.
Selain itu, kata dia, Kemendiknas juga harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga mencapai delapan standar pendidikan seperti yang diamanatkan dalam PP 19/2005.
Minggu, 20 Juni 2010
Serius, George Bush Ikut SNMPTN
Saya jadi ingat waktu di Unhas, ada juga calon mahasiswa bernama Saddam Husain, mantan Presiden Irak.
George Bush ujian di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Si pengawas ujian, dokter Abdul Mu'ti, semula tidak yakin bahwa peserta ujian adalah George Bush. Dokter tersebut kemudian bertanya kepada calon mahasiswa itu dan ketahuan bahwa George Bush kelahiran tahun 1992. Tahun di mana perang Irak pertama meletus.
"Saya jadi ingat waktu di Unhas, ada juga calon mahasiswa bernama Saddam Husain, mantan Presiden Irak," kata Abdul Mu'ti, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Jerman "Damprat" Israel
"Saya percaya bahwa Israel memiliki kebutuhan akan transparansi untuk membuat gagasan yang dapat dipercaya bahwa negara itu telah mengubah strategi politiknya terhadap Gaza, dan kunjungan saya akan menciptakan transparansi itu," kata Niebel pada stasiun televisi umum Jerman.
Niebel ingin mengunjungi wilayah Palestina yang diperintah Hamas itu, Minggu, untuk menemui wakil Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina.
Menlu Jerman Guido Werterwelle mengatakan dalam sebuah pernyataan di Berlin bahwa ia juga "menyesalkan" keputusan pemerintah Israel itu, dan menekankan bahwa Jerman dan Uni Eropa ingin melihat diakhirinya blokade terhadap Gaza. "Jika kami membuka pintu ke Gaza bagi para menteri dari semua negara, Hamas akan menggunakannya untuk mengesahkan dirinya," kata jurubicara kementerian luar negeri Israel, Yigal Palmor, di ARD.
Sekjen PBB Ban Ki-moon dan kepala kebjakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton belum lama ini telah mengunjungi Gaza.
Israel mempertahankan blokade itu -- yang diterapkan setelah salah seorang prajuritnya ditangkap oleh gerilyawan-gerilyawan Gaza dalam serangan Juni 2006 dan diperketat setahun kemudian ketika gerakan Islam Hamas mengambilalih pemerintahan di wilayah tersebut -- dibutuhkan untuk menjamin keamanannya.
Niebel, yang adalah wakil presiden asosiasi Jerman-Israel negaranya, mengatakan waktunya hampir habis bagi Israel untuk menjauh dari kebijakan garis keras mengingat protes internasional atas kebijakannya dan upaya yang goyah untuk mencapai perjanjian yang dapat aktif dengan Palestina.
"Bagi Israel, itu lima hingga 12 menit," kata Niebel. Negara itu harus mengambil kesempatan "untuk menghentikan lonceng itu ketika dapat."
"Jika pemerintah Israel menginginkan dukungan bagi strategi barunya di Gaza maka nagara itu harus menjamin lagi transparansi, dan kemitraan baru," katanya. Blokade itu "bukan pertanda kekuatan, tapi bukti cukup dari ketakutan yang tak terucapkan".
Israel Kamis telah menyetujui rencana untuk melonggarkan blokadenya atas Gaza setelah beberapa pekan tekanan internasional, tapi memberikan beberapa perincian mengenai apa barang baru yang akan diperbolehkan masuk.
Keputusan kabinet keamanan itu merupakan tanggapan atas permintaan yang meningkat untuk mengakhiri blokade empat tahun atas wilayah Palestina yang miskin itu menyusul serangan mematikan 31 Mei terhadap konvoi kapal bantuan.
Wakil pemimpin kelompok parlemen dari Demokrat Kristen pimpinan Kanselir Angela Merkel, Andreas Schockenhoff, mengatakan, Israel hanya "merugikan kepentingannya sendiri" dengan tindakan itu dan minta "akses tak terkekang" ke Gaza bagi para tamu dan pejabat internasional.
Niebel telah bertemu dengan presiden Palestina Mahmud Abbas dan perdana menteri Fayyad Salam, Minggu, dan menghadiri upacara untuk menandai dimulainya pembangunan pabrik pemurnian air di Nablus di Tepi Barat.Ia akan menemui para pejabat Israel, Senin dan Selasa.
Jerman dianggap sebagai sekutu terdekat Israel setelah AS karena ikatan kuat yang mereka tempa sebagai akibat dari holokaus. Tapi Berlin telah terus-terang dalam kritikannya terhadap Israel segera setelah serangan kapal bantuan.
Selasa, 15 Juni 2010
Sabtu, 12 Juni 2010
Tensions high after ethnic clashes in Kyrgyzstan
(CNN) -- Tensions remained high in Kyrgyzstan early Sunday after two days of ethnic clashes left dozens of people dead and more than 1,000 others injured since fighting broke out Thursday night, state media reported.
Kyrgyzstan's interim government on Saturday worked to quell the upsurge of violence, imposing states of emergency in Osh, where fighting between ethnic Uzbek and Kyrgyz youths led to mass rioting, and in the city of Jalal-Abad in order to keep the unrest from spreading there, it said.
But the measures seemed to be doing little to calm the situation Sunday. Kyrgyz news agency 24.kg reported that as many as 5,000 youths were gathering in the center of Jalal-Abad early Sunday, demanding transportation to Osh. The news agency reported that the situation in the city "is very strained" with police patrolling the streets and special forces standing guard.
Official Russian TV network Russia Today reported that the interim government has given police permission to shoot to kill rioters on the streets.
Members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) -- comprised of Kyrgyzstan, Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan officials -- are set to meet Monday to discuss the crisis, official Russian news agency RIA-Novosti reported.
The Kyrgyz news agency, citing health ministry officials, reported 77 dead in the latest unrest -- 71 killed in Osh and 6 in Jalal-Abad.
Amateur video obtained by CNN appears to show dozens of bloodied bodies lined up along a street in Osh as bystanders rush to cover them. The corpses all appear to be men, one appears to be charred.
Witnesses said the toll is more likely to be in the thousands.
The violence led Uzbekistan to close its border with Kyrgyzstan, according to the deputy chairman of the Kyrgyz border service, 24.kg reported.
But Russia Today reported that the border remained open for fleeing refugees and RIA-Novosti reported that more than 700 people crossed into Uzbekistan on Saturday.
Extra army and police units were dispatched and a 6 p.m.-to-6 a.m. curfew has been imposed in several districts of southern Kyrgyzstan until June 20, the government said.
The Kyrgyz interim leader, Roza Otunbayeva, has asked for Russian peacekeepers to help end the unrest, the result of interethnic tensions that have been brewing for weeks. The 24.kg agency reported that the provisional government of Kyrgyzstan "at an emergency meeting decided to declare a partial mobilization."
Otunbayeva, in quotes passed along by the interim government spokesman, said Saturday that the situation has gotten "out of control" and "we need outside military forces to solve the situation."
But President Dmitry Medvedev's spokeswoman said humanitarian aid and not troops are being rushed to the area at present, the Kremlin said.
"This is an internal conflict and Russia does not yet see the conditions for its participating in resolving it," spokeswoman Natalya Timakhova was quoted as saying by the Kremlin press service.
Timakhova said the president intends to evacuate the injured.
A Russian cargo plane carrying six injured Kyrgyz citizens landed in Moscow on Sunday, according to RIA-Novosti. The plane arrived in Bishkek on Saturday to deliver humanitarian aid, the news agency reported, adding that food and medical supply shortages are becoming an issue.
Otunbayeva on Saturday discussed the unrest in a phone call with Russian Prime Minister Vladimir Putin, and Moscow police have reinforced the security near the Kyrgyz and Uzbek embassies.
Rioters have set fire to a number of businesses and government buildings in Osh, and there was looting and widespread vandalism, Kyrgyz officials said.
The nation's top health official, Dinara Sagynbayeva, said on Friday about "half of those killed and injured have bullet wounds and the other half have injuries apparently made by some hard objects such as clubs, metal rods and rocks" in Osh, the country's second-largest city.
The United States is monitoring developments and is calling for a "rapid restoration of peace and public order in the city of Osh and elsewhere where it appears ethnic violence is occurring," according to a statement released Saturday by the State Department.
"The United States encourages American citizens in the Kyrgyz Republic to be in contact with the U.S. Embassy and be aware of the Embassy's warden messages to ensure their safety in these turbulent times," the statement said.
Untuk Masyarakat MiskinPLN Usulka n Listrik Gratis
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sedangkan untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.
"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kami cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu (12/6/2010).
Dia mengatakan, masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 kWh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, radio, VCD, rice cooker bergantian dengan seterika dan kipas angin," katanya.
Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sedangkan untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, PLN akan untung.
Dia memperkirakan, untuk menggratiskan masyarakat miskin, pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun, sedangkan pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp 20 triliun.
"Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp 40 triliun," katanya.
Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp 1.200 per kWh, sedangkan harga jual rata-rata hanya Rp 650 per kWh. Kalau kenaikan 10 persen, tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.
Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikkan tarif hingga 100 persen.
Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi, subsidi ke PLN yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun tersebut tidak diberikan ke PLN, tetapi langsung ke masyarakat.
"Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya
Langganan:
Postingan (Atom)